Bangun Industri Pengelola Big Data Butuh Keamanan Data

Berita, Teknologi18 Dilihat

Jakarta: Kebocoran data pribadi belakangan terus terjadi di lembaga pemerintah di Indonesia. Seperti kasus kebocoran data 1,3 miliar data SIM card di 2022, 15 juta data nasabah Bank Syariah Indonesia bocor di 2023. Masih di tahun yang sama, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) kebocoran 337 juta data penduduk.
 
Sejumlah lembaga swasta pun tak lepas dari aksi peretasan ilegal. Oleh karena itu untuk mencegah itu dibutuhkan keamanan data saat membangun industri yang mengelola big data. Agar aset utama berupa data dapat terhindar dari aksi peretasan.
 
“Dampaknya (kebocoran data) sangat signifikan, salah satunya kehilangan kepercayaan dari masyarakat,” ujar Direktur Pemasaran PT Leebro Meta Dynamics David Kim, Kamis, 31 Agustus 2023.

Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengatakan, kebocoran data perusahaan disebabkan oleh lemahnya proteksi data. Untuk itu dibutuhkan sistem pengamanan data perusahaan dengan smartkeeper. Perangkat fisik ini, menurutnya, merupakan produk yang mampu melindungi perusahaan pengelola data pribadi.
 
“Ini produk keamanan fisik independen dan intuitif pertama di dunia, dibandingkan dengan solusi keamanan berpusat pada perangkat lunak yang sudah ada. Dan dikembangkan sejak 2010 lalu di Korea,” kata dia.
 
“Desainnya dirancang untuk keamanan produk dan sudah digunakan di 30 negara serta lebih dari 2.000 situs di dunia. Termasuk pemerintahan, militer, infrastruktur publik hingga perusahaan besar, seperti Samsung, LG di Korea, Boeing Lockheed Martin Microsoft di Amerika Serikat dan Siemens di Eropa,” tambah dia.
 
 

 

Era teknologi digital

Ia mengakui, di era teknologi digital berbagai ragam keamanan data telah banyak digunakan, mulai dari IoT, AI dan CPS. Kendati demikian dibutuhkan juga sistem keamanan fisik. Dengan terus melakukan perbaikan kerentanan keamanan secara fisik.
 
“Smartkeeper ini mendekati keamanan fisik di era hyper connected. Yang dirancang sedemikian rupa agar mampu mencegah kebocoran data pengguna. Saat ini sudah memiliki 30 jenis produk,” jelas dia.
 
Smartkeeper telah mendapatkan 50 lebih sertifikasi, salah satunya seperti ISMS-P (Information Security Management System & Personal Information), ISO 9001, ISO 14001, ISO IEC 27001 dan GDPR (General Data Protection Regulation). Dengan jenis produk dari USB, network product dan systems and other product.
 
“Ini dapat digunakan di PC dan laptop. Di antara produk kami, terdapat produk unik yang disebut ‘Secure Memori’, yang dikembangkan dan dijual atas permintaan dari perusahaan global atau lini produksi tertentu,” kata dia.
 
Manager Comxi co.,ltd di Korea, Oh Jin Uk menjelaskan, smartkeeper bukanlah perangkat lunak yang mengontrol berbagai media dan sistem, tetapi secara fisik (langsung) memblokir Port I/O (port input/output) sistem sebagai produk.
 
“Ini merupakan produk keamanan fisik preemptif yang utamanya mencegah insiden keamanan dan menerapkan efek keamanan visual serta mekanisme penundaan. Produk ini memiliki sistem keamanan yang kuat yang tidak dapat ditembus. Hasil survei lebih dari 85 persen berpendapat lingkungan keamanan telah membaik sejak menggunakan produk ini,” imbuh dia.
 

Pencegahan kebocoran data pribadi

Praktisi Siber yang juga Direktur P3S (Political and Public Policy Studies) DR. Jerry Massie Ph.D mengatakan, pentingnya perangkat fisik untuk mendukung pencegahan kebocoran data pribadi. “Jadi selain regulasi, juga harus ada perangkat fisik yang mendukung pencegahan kebocoran data pribadi,” ujar Jerry Massie.
 
Untuk itu, menurut dia, inovasi teknologi terkait perangkat fisik tersebut harus terus dikembangkan. Sebab, bahaya kebocoran data pribadi yang dilakukan secara ilegal dampaknya tidak main-main.
 
“Bayangkan kalau kebocoran data itu NIK, nama ibu kandung, KK atau alamat. Kan bisa digunakan untuk penipuan. Jadi penting sekali pemanfaatan perangkat fisik untuk mendukung pencegahan kebocoran data,” kata dia.
 
Ia menegaskan, pemanfaatan security system seperti smartkeeper penting dilakukan, terutama lembaga militer, Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemerintah yang rentan diretas. “Bisa saja kerja sama dilakukan, kemudian ke depan Indonesia harus memperbanyak inovasi teknologi di bidang security system,” tegasnya.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(AHL)

Quoted From Many Source

Baca Juga  El Nino Ancam Inflasi, Bunga Acuan BI Tetap 5,75% Tepat?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *